Norma adat menjadi norma hukum melalui proses pengakuan dan penetapan oleh sistem hukum formal dalam suatu negara. Berikut penjelasan mengenai bagaimana norma adat dapat menjadi norma hukum:
1. Pengakuan oleh Sistem Hukum
Sistem hukum suatu negara dapat mengakui norma-norma adat sebagai bagian dari sumber hukum yang berlaku. Pengakuan ini biasanya dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengakui dan mengatur penggunaan norma adat dalam penyelesaian masalah hukum.
2. Penetapan oleh Lembaga atau Otoritas Hukum
Norma adat dapat dinyatakan sebagai norma hukum secara resmi melalui penetapan oleh lembaga atau otoritas hukum yang berwenang. Hal ini dilakukan dengan mengubah atau menambahkan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan untuk mencakup norma-norma adat yang diakui.
3. Harmonisasi dan Integrasi
Proses harmonisasi dan integrasi dilakukan antara norma adat dan norma hukum formal untuk menciptakan keselarasan dalam sistem hukum. Norma-norma adat yang diakui dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman.
4. Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan
Putusan pengadilan juga dapat menjadi sarana untuk mengakui dan menguatkan norma adat sebagai norma hukum. Melalui yurisprudensi, pengadilan dapat menegaskan keberlakuan norma adat dalam penyelesaian sengketa hukum dan memberikan kekuatan hukum yang sama dengan norma-norma hukum formal lainnya.
Dalam proses tersebut, penting untuk memastikan bahwa norma adat yang diakui sebagai norma hukum sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai yang diakui oleh negara. Pengakuan norma adat sebagai norma hukum dapat memperkaya sistem hukum dengan kearifan lokal, memperkuat legitimasi hukum, dan menciptakan keberagaman hukum yang lebih inklusif.
